MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan sikap bagi insan pers di Sulawesi Selatan. 

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, menyerukan persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme wartawan, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap media.

Menurutnya, banyaknya organisasi pers saat ini seharusnya menjadi kekuatan besar untuk memperkuat demokrasi, bukan justru saling melemahkan atau menciptakan sekat-sekat kepentingan.

“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kelas dalam profesi wartawan. Kita semua satu, berdiri di atas marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegas Zulkifli.

Ia menilai, perpecahan antar organisasi hanya akan memperlemah posisi tawar pers dan membuka ruang terjadinya intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi harus menjadi fondasi utama.

Namun, persatuan saja tidak cukup. Zulkifli juga mengingatkan agar seluruh pewarta dan perusahaan pers terus melakukan evaluasi diri dengan meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme kerja jurnalistik.

Ia menegaskan, profesi wartawan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat tekanan, ancaman, atau kepentingan sesaat yang bersifat “by order”.

“Jangan rendahkan profesi ini dengan praktik-praktik intimidatif atau pemberitaan pesanan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya tegas.

Menurutnya, praktik semacam itu justru berujung pada somasi, gugatan, bahkan pelaporan pidana yang pada akhirnya merugikan wartawan dan perusahaan pers sendiri.

“Kalau kita tidak profesional, kita sendiri yang rugi. Kredibilitas hilang, kepercayaan publik turun, dan media bisa terseret masalah hukum. Karena itu kualitas dan integritas adalah harga mati,” lanjutnya.

Di sisi lain, Zulkifli juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai masih belum sepenuhnya terbuka terhadap fungsi kontrol pers. 

Ia menegaskan, pemerintah harus dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima kritik yang solutif dan membangun.

“Jangan alergi terhadap kritik. Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah-milah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan pers, termasuk dalam kerja sama publikasi atau kemitraan anggaran pemerintah.

“Tidak boleh ada tebang pilih atau hanya media tertentu yang dianggap dekat lalu mendapatkan porsi. Kalau memenuhi regulasi dan bekerja profesional, semua berhak diperlakukan sama. Kue APBD bukan untuk kelompok tertentu, tapi demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah yang bijak, arif, dan transparan seharusnya menjadikan media sebagai partner strategis dalam membangun daerah, bukan sekadar alat pencitraan.

Ia juga berharap Dewan Pers dapat lebih sederhana dan proporsional dalam proses validasi organisasi maupun perusahaan pers, sehingga pertumbuhan media yang sehat tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.

Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers kembali pada jati diri profesi: independen, kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kalau pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Kemerdekaan pers akan terjaga, perusahaan pers sehat, dan kesejahteraan wartawan meningkat. Itulah cita-cita Hari Pers Nasional yang sesungguhnya,” pungkasnya. (RED/MIH/KS

Foto bersama usai diterima Kadis Kominfo-SP Takalar yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Mewakili Bupati Takalar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Takalar, H. Suhardiyanto, S.STP., M.Si, secara resmi menerima 396 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IX Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar.

Kegiatan penerimaan tersebut berlangsung di Masjid Agung Kabupaten Takalar, Senin (2/2/2026).

Dalam sambutannya, Kadis Kominfo-SP menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan penerimaan mahasiswa KKN STIBA Makassar di Kabupaten Takalar.

Ia juga mengapresiasi terpilihnya Kabupaten Takalar sebagai lokasi pelaksanaan KKN IX STIBA Makassar Tahun Akademik 1447–1448 Hijriah / 2025–2026 Masehi.

H. Suhardiyanto turut memperkenalkan Kabupaten Takalar dengan visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, yang di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, terus mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital.

“Dengan kehadiran mahasiswa KKN ini, kami berharap terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah desa melalui penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diimplementasikan langsung di masyarakat. Empat kecamatan yang menjadi lokasi KKN merupakan wilayah penopang ekonomi Kabupaten Takalar, khususnya di sektor kuliner,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Kadis Kominfo-SP berharap mahasiswa KKN STIBA Makassar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan keagamaan dan kerohanian, menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat, serta bersinergi dengan program-program Pemerintah Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Rektor STIBA Makassar, Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Takalar atas kesempatan yang diberikan kepada STIBA Makassar untuk berkolaborasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

“Sebanyak 396 mahasiswa akan melaksanakan KKN di empat kecamatan, yakni Kecamatan Galesong, Galesong Utara, Galesong Selatan, dan Sanrobone. Kegiatan ini tersebar di 29 desa dan akan berlangsung selama dua bulan, mulai 2 Februari hingga 2 April 2026,” ungkapnya.

Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar memaksimalkan pelaksanaan program KKN, terlebih karena kegiatan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

“Kita masih dalam proses belajar. Jadikan KKN ini sebagai sarana pembelajaran. Datanglah sebagai pembelajar, amati setiap hal dengan baik, bersikap bijak, serta tempatkan segala sesuatu pada tempatnya agar tidak menimbulkan fitnah,” pesan Rektor STIBA Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Takalar, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, pengurus Masjid Agung Takalar, serta para rektor dan dosen pembimbing KKN STIBA Makassar. (RED/MIH/ KS)

KALBAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Belum lagi hilangan ingatan terjadinya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja di PLTU Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) pada April 2025 lalu, sekarang peristiwa 'dejavu' justru berulang.

Kali ini, kecelakaan kerja terjadi di PLTU Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar Rabu (21/1/2026) sore. 

Berdasarkan informasi, insiden maut itu berawal dari jatuhnya empat pekerja dari cerobong pembuangan setinggi sekitar 50 meter. Akibatnya, dua orang meninggal dunia, sementara dua lainnya menderita luka serius hingga harus menjalani perawatan medis.

Kabar di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Keempat korban merupakan karyawan perusahaan pihak ketiga yang bertugas sebagai tenaga kebersihan di area cerobong PLTU Sukabangun.

Menurut informasi, ketika terjadi, para pekerja tengah melakukan pembersihan corong blower debu sisa pembakaran batu bara. Sekitar 30 menit setelah pekerjaan dimulai, pegangan yang dilas pada dinding plat cerobong diduga runtuh secara tiba-tiba.

Akibatnya, para pekerja nahas itu jatuh dari ketinggian dan terhempas ke tanah. Suara benturan keras disertai getaran kuat sempat mengundang perhatian rekan kerja di sekitar lokasi, yang kemudian memberikan pertolongan awal. Bahkan dari isu yang beredar, seluruh korban sempat tertimbun abu sisa pembakaran batubara.

Dari keempat korban, dua orang masing-masing berinisial J (35) dan R (32) dinyatakan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Sukabangun Dalam. Sedangkan dua korban lainnya, A (38) dan H (30), hingga Rabu malam masih menjalani penanganan medis.

Tim SAR bersama pihak keamanan PLTU Sukabangun telah melakukan proses evakuasi korban. Aparat berwenang kini melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sayangnya, sejauh ini lagi-lagi manajemen di PLTU Sukabangun Hingga pihak Direksi PLN Nusantara Power Services (NPS) selalu pihak pengelola pembangkit tersebut, termasuk sang Dirut Jakfar Sadiq, memilih bungkam dan enggan berkomentar atau peristiwa yang merenggut nyawa kedua pekerja. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas RE-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan, ini jelas membuktikan bobroknya manajemen PLN NPS .

Indikasinya, kata Yudhistira, dengan tidak pedulinya para pimpinan di perusahaan itu dalam memaksimalkan sistem K3, sehingga kecelakaan kerja bisa berulang.

"Katanya PLN mengutamakan K3, bahkan tiap tahun merayakan bulan K3. Tapi faktanya, kok kecelakan kerja bisa terus berulang?. Ini menyangkut nyawa manusia lho, hal azasi juga bagi setiap orang termasuk pegawai itu bisa kerja tetap sehat dan selamat. Kok pimpinan NPS seolah tidak mempedulikan hal ini," kecamnya, Jumat (23/1/2026).

Semestinya, kata dia, kejadian di PLTU Ketapang bisa menjadi pelajaran berharga, sehingga peristiwa serupa bisa diminimalisir.

"Makanya bagi saya, jangan saling tuduh siapa yang benar atau salah. Intinya ini bukti kebobrokan kepemimpinan Dirut NPS. Tidak berlebihan rasanya yang bersangkutan dipecat dari jabatannya dan diperiksa atas kelalain yang dibuat anak buahnya," tegas Yudhis. 

Di samping itu, Yudhis berharap agar aparat penegak hukum di Kalimantan Barat serius menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan transparan agar jadi masukan bagi PT PLN (Persero) dalam menempatkan orang-orang yang kredibel.

Sementara itu, Dirut PLN NPS Jakfar Sadiq ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan balasan.(RED/ MIH/ KS)

GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyerahkan bantuan peralatan usaha kepada 221 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gowa di Halaman Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Jalan Kompleks Rumah Jabatan, Selasa (13/1).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan bantuan peralatan UMKM ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha produktif.

“Bantuan ini diberikan agar pelaku UMKM bisa meningkatkan produksi dan pendapatannya. Misalnya jika sebelumnya produksi hanya tiga, dengan adanya peralatan baru dari pemerintah, produksinya bisa meningkat hingga dua kali lipat dan pasti akan mendorong kreativitas para pelaku usaha,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Gowa itu mengaku, dukungan peralatan yang memadai akan membantu pelaku UMKM menghasilkan produk yang lebih menarik, berkualitas, dan diminati masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

“Inilah tujuan pemerintah hadir membantu masyarakat, agar usaha yang dijalankan berkembang dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan keluarga,” tambahnya.

Bupati Talenrang juga menyampaikan bahwa jumlah bantuan tahun ini merupakan yang terbanyak dan diharapkan dapat meningkat di tahun mendapatang.

“Tahun ini meningkat menjadi 221 UMKM karena masuk dalam program prioritas. Insyaallah ke depan akan kita upayakan jumlahnya semakin bertambah agar pendapatan masyarakat kita juga semakin meningkat,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, menjelaskan bahwa program bantuan peralatan UMKM merupakan salah satu Program Prioritas Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin (Hati Damai). 

Dimana program ini termasuk dalam program prioritas ke lima dari sembilan program Pemerintah Kabupaten Gowa, yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Perkembangan UMKM Kabupaten Gowa tahun 2025 tercatat sebanyak 60.537 UMKM, terdiri dari 56.204 usaha mikro, 3.790 usaha kecil, dan 542 usaha menengah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 58.271 UMKM,” sebutnya.

Mahmuddin menambahkan, total bantuan peralatan disalurkan kepada 221 UMKM tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 141 UMKM perempuan, 80 UMKM laki-laki, termasuk 7 UMKM penyandang disabilitas. 

“Jumlah bantuan ini sangat meningkat dan menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam memperkuat peran UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan bantuan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, serta kesejahteraan pelaku UMKM.

Salah satu penerima bantuan, Halijah, pelaku usaha jahit di Katangka, mengaku bersyukur atas bantuan mesin jahit yang diterimanya. 

“Alhamdulillah samgat bersyukur, Insya Allah dengan mesin baru ini kami berharap produksi bisa bertambah. Saat ini saya sudah mempekerjakan dua orang,” katanya.

Selain peralatan jahit, Pemkab Gowa juga menyerahkan bantuan peralatan masak berupa kompor, panci, wajan besar, etalase jualan, gerobak usaha, kompresor, serta berbagai peralatan penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM dan diserahkan secara bertahap.

Usai menyerahkan secara simbolis, Bupati Gowa didampingi Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik Surullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani juga menyerahkan bantuan peralatan dan UMKM Disabilitas kepada Rahmat, warga Kelurahan Pandang-Pandang dan Kasmawati Azis, warga Kelurahan Bonto-Bontoa serta penyerahan bantuan peralatan UMKM perbengkelan kepada Hendra, warga Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu.(RED/MIH/KS)

Jumlah tersebut terdiri dari 1.005 orang guru, 829 orang tenaga kesehatan dan 2.090 orang tenaga teknis.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang  menyampaikan bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini menjadi langkah awal Pemkab Gowa di tahun 2026, setelah menutup tahun 2025 dengan mutasi pejabat eselon II.

“Di akhir tahun 2025 kita tutup dengan mutasi eselon II dan di awal tahun 2026 ini kita mulai dengan melantik PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah bekerja dan mengabdi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Ini adalah hadiah tahun baru dari pemerintah kepada seluruh PPPK,” ungkap orang nomor satu di Gowa ini.

Ia menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pegawai yang selama ini telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak lepas dari kolaborasi seluruh pegawai lingkup Pemkab Gowa.

“Kami bangga kepada kalian semua. Pemerintah tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa kolaborasi seluruh pegawai dan ASN lingkup Pemkab Gowa,” tegasnya.

Bupati Talenrang menekankan agar seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta turut menyukseskan program-program prioritas pemerintah daerah.

“Saudara-saudara semua adalah bagian dari keluarga besar ASN Pemkab Gowa. Kita berdiri pada barisan yang sama, membawa tujuan yang sama dan memikul amanah yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Bupati Gowa mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang menerima SK dan berharap amanah tersebut dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik, disiplin dan bertanggung jawab demi optimalnya pelayanan publik.

Sementara itu, kebahagiaan turut dirasakan para PPPK yang menerima SK. Muhammad Bakri Beta, penjaga sekolah SMPN 1 Bajeng Barat yang telah mengabdi sejak tahun 1988 dengan penghasilan awal Rp 20 ribu, mengaku sangat bahagia, bersyukur dan terharu atas pengangkatan tersebut.

Hal senada disampaikan Rahmawati, Sub PPKBD Kecamatan Bajeng yang telah mengabdi sejak tahun 1998. Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru karena akhirnya menerima SK PPPK Paruh Waktu.

“Alhamdulillah, sangat senang, terharu dan bersyukur bisa mendapatkan SK ini,” ucapnya.

Pada penyerahan SK ini Bupati Gowa turut didampingi Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Ketua DPRD Gowa, Muh Ramli Rewa bersama para Wakil Ketua DPRD Gowa, Forkopimda Gowa, para Pimpinan SKPD dan Camat Lingkup Pemkab Gowa.(RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Mengawali Tahun 2026, Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye (M. Firdaus Dg. Manye) memimpin apel pagi perdana bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (5/1/2026), di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar.

Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa Tahun 2026 ditetapkan sebagai Tahun Pelayanan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas layanan publik yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Di tahun 2026 ini, saya tanamkan sebagai tahun pelayanan. Selama kurang lebih 10 bulan saya memimpin bersama Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, harus ada perubahan dan peningkatan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin birokrasi, Bupati Takalar secara langsung memeriksa kelengkapan atribut ASN, termasuk seragam dan topi ASN. Ia menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ditemukan ASN yang mengabaikan kelengkapan atribut kedinasan.

Menurut Bupati, disiplin administrasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bupati Firdaus Daeng Manye menekankan bahwa keteladanan pimpinan menjadi kunci dalam menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan pemerintahan.

“Sebagai pimpinan, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu, baik dalam kelengkapan atribut maupun dalam menjalankan tugas pelayanan sehari-hari. Pimpinan harus memberi teladan, bukan hanya instruksi,” ujarnya.

Apel pagi perdana ini menjadi penegasan arah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Takalar di awal tahun, dengan semangat membangun birokrasi yang disiplin, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Takalar. (RED/MIH/KS)

GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang resmi melaunching penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Senin (5/1).

Bupati Talenrang menyampaikan bahwa penerapan BLUD merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Launching BLUD ini kami laksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gowa. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan,” ujar orang nomor satu di Gowa ini.

Dirinya mengaku, perubahan status RSUD Syekh Yusuf menjadi BLUD merupakan transformasi dalam pengelolaan keuangan dan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta mutu pelayanan. 

“Tujuan utama penerapan BLUD antara lain memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan, untuk publik,” tambahnya.

Tak hanya itu, meskipun pengelolaan rumah sakit dilakukan secara mandiri oleh manajemen RSUD melalui skema BLUD, pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan tetap sesuai standar dan target yang ditetapkan.

“Pengelolaan dilakukan oleh rumah sakit, namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Tidak ada lagi yang bekerja di luar target, semuanya harus terukur dan profesional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Gowa menyebutkan bahwa penerapan BLUD bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta tata kelola manajemen rumah sakit yang baik.

“Status BLUD bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan. Orientasi utama tetap pelayanan publik dimana harus semakin cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan,” jelasnya.

Ia berharap seluruh jajaran RSUD Syekh Yusuf dapat mengelola BLUD secara profesional, akuntabel, dan transparan, meningkatkan kompetensi tenaga medis dan nonmedis, mengutamakan keselamatan serta kepuasan pasien, serta menjadikan rumah sakit sebagai institusi yang humanis, responsif, dan berintegritas. Selain itu, kerja sama dengan berbagai mitra strategis juga diharapkan terus ditingkatkan.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Syekh Yusuf, dr. Gaffar, menyampaikan bahwa penerapan BLUD merupakan tonggak penting dalam perjalanan RSUD Syekh Yusuf.

“Status BLUD memberikan ruang bagi kami untuk mengelola rumah sakit secara lebih mandiri, fleksibel, dan profesional, namun tetap berorientasi penuh pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan status BLUD, tanggung jawab RSUD semakin besar, sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan pasien, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki sistem manajemen dan tata kelola rumah sakit, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, adil, dan berintegritas.

“Kami menyadari keberhasilan BLUD tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh komitmen, disiplin, dan budaya kerja seluruh pegawai. Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan pelayanan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan penerapan BLUD ini, diharapkan RSUD Syekh Yusuf dapat terus berkembang menjadi rumah sakit yang unggul, terpercaya, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Gowa.

Pada launching ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Forkopimda Gowa, dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa.(RED/ MIH/KS)