GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melibatkan Perempuan, Anak dan Disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah umtuk penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2027.

Hal itu dilakukan sebagai upaya menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh pihak tanpa terkecuali. 

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menyampaikan dalam memastikan ruang gerak yang aman dan setara bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas sudah menjadi tugas bersama.

Menurutnya kelompok tersebut bukan hanya menjadi objek perlindungan, tetapi harus diberikan ruang pemberdayaan yang nyata agar cita-cita keadilan sosial benar-benar terwujud.

“Melalui Musrenbang ini pemerintah hadir untuk mendengar kebutuhan spesifik masyarakat. Kita tidak hanya membangun fisik daerah, tetapi membangun ekosistem di mana setiap anak berhak atas rasa aman, setiap perempuan berdaulat atas potensinya, dan setiap penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam kehidupan publik,” ungkapnya saat membuka Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas di Baruga Tinggimae, Rujab Bupati Gowa, Kamis (26/2).

Dirinya menyebut Musrenbang ini sangat penting, karena perencanaan yang baik harus berpijak pada realitas dan kebutuhan nyata di lapangan. Dimana di era saat ini, perlindungan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga harus menyentuh ruang-ruang interaksi baru yang menghadapi risiko kerentanan termasuk ancaman kekerasan di dunia maya serta berbagai bentuk eksploitasi digital.

“Pemkab Gowa mencatat capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun telah mencapai 99,55 persen. Capaian ini disebut bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan hak sipil dan masa depan anak-anak Gowa,” sebutnya.

Olehnya Pemkab Gowa menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program yang selaras dengan tema musrenbang hari ini yakni “Dari Perlindungan Menuju Pemberdayaan: Anak, Perempuan, dan Disabilitas untuk Gowa Berkeadilan". 

“Kita perkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bukan hanya sebagai tempat pengaduan, tapi sebagai pusat pemulihan dan edukasi. Fokus kita transisi dari perlindungan ke pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan digital bagi IRT, pengembangan bakat bagi anak-anak di ruang kreatif, serta pembukaan akses ekonomi inklusif dan lapangan kerja mandiri bagi saudara kita penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dirinya berpesan kepada SKPD terkait agar tidak menjadikan usulan dalam Musrenbang ini sebagai formalitas administrasi semata namun sebagai prioritas program kerja yang selaras dengan program daerah. 

“Kepada anak-anakku teruslah berani menyuarakan pendapat kalian, kaum perempuan teruslah menjadi penggerak ekonomi dan sosial yang cerdas, dan saudara kita disabilitas, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Kabupaten Gowa,” pesan Darmawangsyah.

Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menjelaskan Murenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 yang mengacu pada regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.

Salah satu perwakilan disabilitas, Hannani yang merupakan seorang guru dari SD Inpres Pallangga menyampaikan, dari lima usulan yang disampaikan, empat usulan terakomodir di perencanaan tahun 2026 ini.

“Alhamdulillah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami penyandang disabilitas sudah sangat baik, salah satunya selalu melibatkan kami dalam Musrenbang ini. Dimana 75 persen usulan kami mampu terakomodir di tahun ini,” pungkasnya.

Sementara usulan anak, 20 dari 21 usulan atau 95 persen mampu terakomodir, dan dari kelompok perempuan terakomodir 100 persen.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala BPSDM Sulsel, Pimpinan SKPD, Camat Lingkup Pemkab Gowa dan perwakilan organisasi perempuan, anak dan disabilitas se-Kabupaten Gowa.(RED/MIH/KS)

GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT)Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa menggelar Pasar Pangan Murah mulai 12 hingga 13 Februari 2026.

Pasar Murah ini difokuskan di Lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Tumanurung, Sungguminasa. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Gowa yang biasa dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Natal.

“Kegiatan ini sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Andy Azis saat membuka Pasar Pangan Murah, Kamis (12/2).

Melalui kegiatan ini, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau terutama menjelang Ramadan. Sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Pasar pangan atau pasar murah yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa untuk menyambut bulan suci Ramadan dan membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga," tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Zubair Usman menyebutkan bahwa sekitar 40 pelaku usaha turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Untuk pasar pangan hari ini, pelaku usaha yang berpartisipasi kurang lebih 40. Harga yang ditawarkan cukup miring dan tidak ada yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam pasar murah ini, mulai dari beras, minyak goreng, sayuran, hingga bahan pangan lainnya. Selain itu, tersedia pula aneka makanan dan minuman yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat. Antusias masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati lokasi kegiatan. Rahmawati, salah satu pengunjung, mengungkapkan bahwa keberadaan pasar murah sangat membantu masyarakat karena harganya lebih murah.

“Kalau di pasar tradisional memang ada yang agak murah, tapi kalau tidak sempat ke sana, pasar murah ini juga termasuk murah. Dibandingkan di toko, ada barang di sini yang harganya lebih murah. Sebenarnya orang kalau belanja pasti membandingkan harga, dan dengan adanya pasar murah ini sangat membantu. Harapannya mudah-mudahan bisa selalu diadakan dan harganya bisa lebih murah lagi,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ami, pengunjung lainnya, juga menyambut baik kegiatan pasar pangan murah ini. Dirinya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya menjelang bulan puasa.

“Dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama ibu-ibu, apalagi mau bulan puasa dan harganya betul-betul miring. Dibanding pasar tradisional hampir mirip, tapi di sini auranya lebih fresh dan lebih enak memilihnya. Harapannya semoga sering-sering diadakan karena ibu-ibu lebih happy belanja harga miring,” ungkapnya.(RED/MIH/KS)

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar tidak boleh lagi dipandang semata sebagai persoalan ketertiban dan estetika kota.

Penataan harus menjadi langkah strategis untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan transformasi ekonomi digital, sehingga pelaku usaha kecil bisa tumbuh lebih modern, mandiri, dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, yang menilai PKL merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan sekaligus bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal Makassar.

“PKL bukan masalah yang harus disingkirkan. Mereka adalah kekuatan ekonomi rakyat. Penataan harus membuat mereka naik kelas, bukan malah tergusur,” tegas Zulkifli.

Menurutnya, sektor informal seperti PKL terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di perkotaan. 

Ribuan keluarga di Makassar menggantungkan hidup dari usaha kecil di trotoar, pusat kuliner, hingga ruang-ruang publik.

Karena itu, kebijakan penataan harus mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan penertiban semata.

“Kalau ditata dengan baik, PKL justru bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, terutama di sektor kuliner, fesyen lokal, dan produk UMKM kreatif,” ujarnya.

Sebagai organisasi kepemudaan yang fokus pada penguatan partisipasi ekonomi generasi muda, IMDI Sulsel mendorong agar penataan PKL dibarengi dengan digitalisasi usaha.

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:

Pendataan dan perizinan PKL berbasis digital

Penggunaan pembayaran non-tunai (QRIS)

Pelatihan pemasaran melalui media sosial dan marketplace

Kerja sama dengan platform pesan antar

Promosi melalui event dan festival ekonomi kreatif

“Sekarang eranya digital. PKL harus melek teknologi. Dengan jualan online, pasar mereka tidak lagi terbatas pada pembeli yang lewat di depan lapak,” jelasnya.

Selain itu, Zulkifli juga mengusulkan pembentukan zona atau sentra UMKM kreatif di titik-titik strategis kota yang ditata rapi, bersih, dan nyaman. Konsep ini dinilai mampu mengurangi kesemrawutan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata kuliner.

“Kalau dikelola baik, kawasan PKL bisa menjadi destinasi. Banyak kota maju justru terkenal karena street food dan UMKM-nya,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penataan membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Kota, komunitas PKL, perbankan, serta organisasi kepemudaan dan UMKM. Pendekatan dialog dan pendampingan dinilai lebih efektif daripada tindakan represif.

IMDI Sulsel, lanjutnya, siap terlibat dalam pelatihan kewirausahaan, literasi digital, hingga penguatan manajemen usaha bagi pelaku UMKM muda.

Zulkifli berharap, kebijakan penataan ke depan mampu menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat.

“Targetnya jelas, PKL harus naik kelas menjadi UMKM modern. Makassar bisa tertata, tapi ekonomi rakyat juga tetap tumbuh. Itu yang kita perjuangkan,” tutupnya.

Dengan pendekatan pemberdayaan dan digitalisasi, Makassar diharapkan tidak hanya menjadi kota yang tertib dan indah, tetapi juga pusat ekonomi kreatif berbasis UMKM yang kuat dan berkelanjutan. (RED/MIH/KS)

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan sikap bagi insan pers di Sulawesi Selatan. 

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, menyerukan persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme wartawan, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap media.

Menurutnya, banyaknya organisasi pers saat ini seharusnya menjadi kekuatan besar untuk memperkuat demokrasi, bukan justru saling melemahkan atau menciptakan sekat-sekat kepentingan.

“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kelas dalam profesi wartawan. Kita semua satu, berdiri di atas marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegas Zulkifli.

Ia menilai, perpecahan antar organisasi hanya akan memperlemah posisi tawar pers dan membuka ruang terjadinya intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi harus menjadi fondasi utama.

Namun, persatuan saja tidak cukup. Zulkifli juga mengingatkan agar seluruh pewarta dan perusahaan pers terus melakukan evaluasi diri dengan meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme kerja jurnalistik.

Ia menegaskan, profesi wartawan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat tekanan, ancaman, atau kepentingan sesaat yang bersifat “by order”.

“Jangan rendahkan profesi ini dengan praktik-praktik intimidatif atau pemberitaan pesanan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya tegas.

Menurutnya, praktik semacam itu justru berujung pada somasi, gugatan, bahkan pelaporan pidana yang pada akhirnya merugikan wartawan dan perusahaan pers sendiri.

“Kalau kita tidak profesional, kita sendiri yang rugi. Kredibilitas hilang, kepercayaan publik turun, dan media bisa terseret masalah hukum. Karena itu kualitas dan integritas adalah harga mati,” lanjutnya.

Di sisi lain, Zulkifli juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai masih belum sepenuhnya terbuka terhadap fungsi kontrol pers. 

Ia menegaskan, pemerintah harus dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima kritik yang solutif dan membangun.

“Jangan alergi terhadap kritik. Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah-milah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan pers, termasuk dalam kerja sama publikasi atau kemitraan anggaran pemerintah.

“Tidak boleh ada tebang pilih atau hanya media tertentu yang dianggap dekat lalu mendapatkan porsi. Kalau memenuhi regulasi dan bekerja profesional, semua berhak diperlakukan sama. Kue APBD bukan untuk kelompok tertentu, tapi demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah yang bijak, arif, dan transparan seharusnya menjadikan media sebagai partner strategis dalam membangun daerah, bukan sekadar alat pencitraan.

Ia juga berharap Dewan Pers dapat lebih sederhana dan proporsional dalam proses validasi organisasi maupun perusahaan pers, sehingga pertumbuhan media yang sehat tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.

Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers kembali pada jati diri profesi: independen, kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kalau pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Kemerdekaan pers akan terjaga, perusahaan pers sehat, dan kesejahteraan wartawan meningkat. Itulah cita-cita Hari Pers Nasional yang sesungguhnya,” pungkasnya. (RED/MIH/KS

Foto bersama usai diterima Kadis Kominfo-SP Takalar yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Mewakili Bupati Takalar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Takalar, H. Suhardiyanto, S.STP., M.Si, secara resmi menerima 396 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IX Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar.

Kegiatan penerimaan tersebut berlangsung di Masjid Agung Kabupaten Takalar, Senin (2/2/2026).

Dalam sambutannya, Kadis Kominfo-SP menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan penerimaan mahasiswa KKN STIBA Makassar di Kabupaten Takalar.

Ia juga mengapresiasi terpilihnya Kabupaten Takalar sebagai lokasi pelaksanaan KKN IX STIBA Makassar Tahun Akademik 1447–1448 Hijriah / 2025–2026 Masehi.

H. Suhardiyanto turut memperkenalkan Kabupaten Takalar dengan visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, yang di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, terus mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital.

“Dengan kehadiran mahasiswa KKN ini, kami berharap terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah desa melalui penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diimplementasikan langsung di masyarakat. Empat kecamatan yang menjadi lokasi KKN merupakan wilayah penopang ekonomi Kabupaten Takalar, khususnya di sektor kuliner,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Kadis Kominfo-SP berharap mahasiswa KKN STIBA Makassar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan keagamaan dan kerohanian, menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat, serta bersinergi dengan program-program Pemerintah Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Rektor STIBA Makassar, Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Takalar atas kesempatan yang diberikan kepada STIBA Makassar untuk berkolaborasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

“Sebanyak 396 mahasiswa akan melaksanakan KKN di empat kecamatan, yakni Kecamatan Galesong, Galesong Utara, Galesong Selatan, dan Sanrobone. Kegiatan ini tersebar di 29 desa dan akan berlangsung selama dua bulan, mulai 2 Februari hingga 2 April 2026,” ungkapnya.

Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar memaksimalkan pelaksanaan program KKN, terlebih karena kegiatan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

“Kita masih dalam proses belajar. Jadikan KKN ini sebagai sarana pembelajaran. Datanglah sebagai pembelajar, amati setiap hal dengan baik, bersikap bijak, serta tempatkan segala sesuatu pada tempatnya agar tidak menimbulkan fitnah,” pesan Rektor STIBA Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Takalar, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, pengurus Masjid Agung Takalar, serta para rektor dan dosen pembimbing KKN STIBA Makassar. (RED/MIH/ KS)

KALBAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Belum lagi hilangan ingatan terjadinya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja di PLTU Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) pada April 2025 lalu, sekarang peristiwa 'dejavu' justru berulang.

Kali ini, kecelakaan kerja terjadi di PLTU Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar Rabu (21/1/2026) sore. 

Berdasarkan informasi, insiden maut itu berawal dari jatuhnya empat pekerja dari cerobong pembuangan setinggi sekitar 50 meter. Akibatnya, dua orang meninggal dunia, sementara dua lainnya menderita luka serius hingga harus menjalani perawatan medis.

Kabar di lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Keempat korban merupakan karyawan perusahaan pihak ketiga yang bertugas sebagai tenaga kebersihan di area cerobong PLTU Sukabangun.

Menurut informasi, ketika terjadi, para pekerja tengah melakukan pembersihan corong blower debu sisa pembakaran batu bara. Sekitar 30 menit setelah pekerjaan dimulai, pegangan yang dilas pada dinding plat cerobong diduga runtuh secara tiba-tiba.

Akibatnya, para pekerja nahas itu jatuh dari ketinggian dan terhempas ke tanah. Suara benturan keras disertai getaran kuat sempat mengundang perhatian rekan kerja di sekitar lokasi, yang kemudian memberikan pertolongan awal. Bahkan dari isu yang beredar, seluruh korban sempat tertimbun abu sisa pembakaran batubara.

Dari keempat korban, dua orang masing-masing berinisial J (35) dan R (32) dinyatakan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Sukabangun Dalam. Sedangkan dua korban lainnya, A (38) dan H (30), hingga Rabu malam masih menjalani penanganan medis.

Tim SAR bersama pihak keamanan PLTU Sukabangun telah melakukan proses evakuasi korban. Aparat berwenang kini melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sayangnya, sejauh ini lagi-lagi manajemen di PLTU Sukabangun Hingga pihak Direksi PLN Nusantara Power Services (NPS) selalu pihak pengelola pembangkit tersebut, termasuk sang Dirut Jakfar Sadiq, memilih bungkam dan enggan berkomentar atau peristiwa yang merenggut nyawa kedua pekerja. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas RE-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan, ini jelas membuktikan bobroknya manajemen PLN NPS .

Indikasinya, kata Yudhistira, dengan tidak pedulinya para pimpinan di perusahaan itu dalam memaksimalkan sistem K3, sehingga kecelakaan kerja bisa berulang.

"Katanya PLN mengutamakan K3, bahkan tiap tahun merayakan bulan K3. Tapi faktanya, kok kecelakan kerja bisa terus berulang?. Ini menyangkut nyawa manusia lho, hal azasi juga bagi setiap orang termasuk pegawai itu bisa kerja tetap sehat dan selamat. Kok pimpinan NPS seolah tidak mempedulikan hal ini," kecamnya, Jumat (23/1/2026).

Semestinya, kata dia, kejadian di PLTU Ketapang bisa menjadi pelajaran berharga, sehingga peristiwa serupa bisa diminimalisir.

"Makanya bagi saya, jangan saling tuduh siapa yang benar atau salah. Intinya ini bukti kebobrokan kepemimpinan Dirut NPS. Tidak berlebihan rasanya yang bersangkutan dipecat dari jabatannya dan diperiksa atas kelalain yang dibuat anak buahnya," tegas Yudhis. 

Di samping itu, Yudhis berharap agar aparat penegak hukum di Kalimantan Barat serius menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan transparan agar jadi masukan bagi PT PLN (Persero) dalam menempatkan orang-orang yang kredibel.

Sementara itu, Dirut PLN NPS Jakfar Sadiq ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan, belum memberikan balasan.(RED/ MIH/ KS)

GOWA (MEDIA INDONESIA HEBAT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyerahkan bantuan peralatan usaha kepada 221 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gowa di Halaman Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Jalan Kompleks Rumah Jabatan, Selasa (13/1).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan bantuan peralatan UMKM ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha produktif.

“Bantuan ini diberikan agar pelaku UMKM bisa meningkatkan produksi dan pendapatannya. Misalnya jika sebelumnya produksi hanya tiga, dengan adanya peralatan baru dari pemerintah, produksinya bisa meningkat hingga dua kali lipat dan pasti akan mendorong kreativitas para pelaku usaha,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Gowa itu mengaku, dukungan peralatan yang memadai akan membantu pelaku UMKM menghasilkan produk yang lebih menarik, berkualitas, dan diminati masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

“Inilah tujuan pemerintah hadir membantu masyarakat, agar usaha yang dijalankan berkembang dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan keluarga,” tambahnya.

Bupati Talenrang juga menyampaikan bahwa jumlah bantuan tahun ini merupakan yang terbanyak dan diharapkan dapat meningkat di tahun mendapatang.

“Tahun ini meningkat menjadi 221 UMKM karena masuk dalam program prioritas. Insyaallah ke depan akan kita upayakan jumlahnya semakin bertambah agar pendapatan masyarakat kita juga semakin meningkat,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, menjelaskan bahwa program bantuan peralatan UMKM merupakan salah satu Program Prioritas Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin (Hati Damai). 

Dimana program ini termasuk dalam program prioritas ke lima dari sembilan program Pemerintah Kabupaten Gowa, yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Perkembangan UMKM Kabupaten Gowa tahun 2025 tercatat sebanyak 60.537 UMKM, terdiri dari 56.204 usaha mikro, 3.790 usaha kecil, dan 542 usaha menengah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 58.271 UMKM,” sebutnya.

Mahmuddin menambahkan, total bantuan peralatan disalurkan kepada 221 UMKM tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 141 UMKM perempuan, 80 UMKM laki-laki, termasuk 7 UMKM penyandang disabilitas. 

“Jumlah bantuan ini sangat meningkat dan menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Gowa dalam memperkuat peran UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan bantuan peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, serta kesejahteraan pelaku UMKM.

Salah satu penerima bantuan, Halijah, pelaku usaha jahit di Katangka, mengaku bersyukur atas bantuan mesin jahit yang diterimanya. 

“Alhamdulillah samgat bersyukur, Insya Allah dengan mesin baru ini kami berharap produksi bisa bertambah. Saat ini saya sudah mempekerjakan dua orang,” katanya.

Selain peralatan jahit, Pemkab Gowa juga menyerahkan bantuan peralatan masak berupa kompor, panci, wajan besar, etalase jualan, gerobak usaha, kompresor, serta berbagai peralatan penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM dan diserahkan secara bertahap.

Usai menyerahkan secara simbolis, Bupati Gowa didampingi Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik Surullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, Camat Somba Opu, Nuraeny Apriyani juga menyerahkan bantuan peralatan dan UMKM Disabilitas kepada Rahmat, warga Kelurahan Pandang-Pandang dan Kasmawati Azis, warga Kelurahan Bonto-Bontoa serta penyerahan bantuan peralatan UMKM perbengkelan kepada Hendra, warga Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu.(RED/MIH/KS)