Penyidik Kejari TAKALAR Dalami Pemeriksaan Sejumlah Nama Pejabat Disebut Dalam Kasus Talud Tanakeke.

Suasana Kantor Kejaksaan Negeri Takalar ramai sejumlah orang terperiksa dalam kasus Talud Tanakeke ?

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Talud di Kecamatan Kepulauan Tanakeke yang bersumber dari dana APBN. Pada Senin (10/03/2025), 

Diduga seorang pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) berinisial "R" memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Takalar.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna mengungkap dugaan penyimpangan yang kini tengah menjadi perhatian publik.

Penyidik Kajari TAKALAR Dalami Pemeriksaan Sejumlah Nama Pejabat Disebut Dalam Kasus Talud Tanakeke tersebut.

Dalam pemberitaan sebelumnya di sejumlah Media yang tergabung di KOMBES TUJUA nama pejabat dan tokoh penting diduga ikut terlibat, mereka di antaranya, 

• "LK", seorang legislator DPRD Sulawesi Selatan

• "SA", mantan Pj. Bupati Takalar

• "TB", oknum pejabat Inspektorat

• "HK", Kepala Bidang Transmigrasi

• "R", pejabat ULP Kabupaten Takalar yang diduga berperan dalam Pokja proyek ini

Kejari Takalar terus mengumpulkan bukti dan menggali keterangan dari berbagai pihak guna memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus ini.

Diduga Oknum Pejabat ULP Takalar Jalani Pemeriksaan Intensif sampai berita ini edar.

Sebelumnya, tiga orang berbaju dinas Pemda Takalar terlihat keluar dari ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Takalar. 

Salah satunya diduga adalah Oknum Pejabat ULP yang kemudian terlihat melaksanakan salat Dzuhur berjamaah di mushala Kejari sebelum kembali ke ruang pemeriksaan untuk melanjutkan proses penyelidikan oleh tim penyidik.

Hingga saat ini, Kejari Takalar belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan, namun publik menantikan pengungkapan kasus ini secara transparan.

Dugaan korupsi proyek Talud di Tanakeke menjadi perhatian luas karena menyangkut anggaran negara dan kepentingan masyarakat pesisir akan tetapi lari oknum tertentu. (RED/MIH/K7-Dessi)