Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Novel Baswedan bisa mengoptimalisasikan penerimaan bagi negara.

Hal itu disampaikan sekaligus merespons penunjukan Novel Baswedan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara.

"Selamat untuk teman-teman. Tentunya, upaya optimalisasi penerimaan negara dengan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Menurut KPK, sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, akan menutup kebocoran-kebocoran dan celah terjadinya korupsi. 

Alhasil pendapatan yang masuk ke kas negara menjadi lebih optimal.

Oleh karena itu, Budi mengatakan, KPK berpeluang dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk bekerja sama ke depannya.

"Terbuka peluang sinergi dan kolaborasi ke depannya. Sehingga upaya pencegahan korupsi maupun optimalisasi penerimaan negara sama-sama berjalan lebih efektif dan memberikan dampak baik yang nyata," kata Budi.

Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam hal ini, eks penyidik KPK Novel Baswedan ditunjuk untuk menjadi Wakil Kepala Satgasus.

Sementara itu, Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara akan dikomandoi oleh Herry Muryanto selaku Kepala.

"Fokus kerja mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah," kata anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya dikutip, Senin (17/6/2025).

Yudi berucap anggotanya pun merupakan mantan pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang sebelumnya tergabung dalam Satgasus Pencegahan Korupsi.

Yudi yang juga mantan penyidik KPK ini mengatakan selama enam bulan bekerja, Satgasus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Satgasus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP [Penerimaan Negara Bukan Pajak] di sektor perikanan meningkat," ujarnya.

Contohnya seperti hasil kunjungan di dua pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali yang terdapat masalah. (RED/KPN/Dessi)