MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Kasus kepemilikan tanah Empang yang berlokasi di Salodong tengah bergulir di pengadilan Negeri Makassar. Bertindak sebagai penggugat adalah Yayasan Kertas Gowa. Tanah Empang tersebut menjadi sorotan dan buah bibir masyarakat sampai saat ini.
Menyusul sejumlah pihak masih berseteru dalam hal kepemilikannya Kini memasuki babat baru setelah pihak penggugat memasukkan ke rana hukum Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Diawali dengan menggelar sidang mediasi terkait sengketa lahan seluas 57,71 hektare di Jalan Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, atau yang lebih dikenal Empang Salodong. Terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, yang digugat oleh Yayasan Kertas Gowa, kepada Mulyono Tanuwijaya dkk.
Kuasa hukum Yayasan Kertas Gowa, Hermanto Hasan, S.H., bersama Rahmat Roofi J., S.H., dari Lembaga L-Pemantik, menyebut hak 640 mantan karyawan Pabrik Kertas Gowa yang tergabung dalam yayasan tersebut sedang dipertaruhkan.
"Hak 640 orang kini dipertaruhkan di Pengadilan Negeri Makassar,” tegas Hermanto di hadapan para awak media.
Dalam persidangan, Yayasan Kertas Gowa bertindak sebagai penggugat. Tergugat utama dalam kasus ini adalah Ir. Mulyono Tanu Wijaya, H. Topan Anshar Nur, dan Dany Tehupeiory yang mewakili almarhum Jhon Tehupeiory. Selain itu, terdapat enam pihak turut tergugat, yaitu:
1. Notaris Sri Hartini Wijaya
2. Notaris Eka Oktavianus
3. Kecamatan Biringkanayya
4. Kecamatan Tamalanrea
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar
6. Balai Kereta Api
Hakim mediator, Arif Wijaksono, S.H., ditunjuk oleh Hakim Ketua untuk membuka ruang mediasi. Menurutnya, mediasi bertujuan untuk mencari solusi damai yang adil bagi semua pihak.
“Tujuan mediasi adalah menyelesaikan persoalan secara damai dan adil,” ujar Hakim Ketua.
Kuasa hukum tergugat, Bachtiar, S.H., M.H., yang mewakili Ir. Mulyono Tanu Wijaya, menyampaikan harapannya agar mediasi menghasilkan solusi yang mengedepankan keadilan.
“Kami mengharapkan semua pihak terbuka. Baik penggugat maupun tergugat memiliki kepentingan, sehingga solusi harus berdasarkan kebenaran dan keadilan tanpa saling merugikan,” katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Muchdar, kuasa hukum H. Topan Anshar Nur. Menurutnya, mediasi diharapkan dapat mencegah perpanjangan konflik.
“Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara tanpa memperpanjang proses. Harapannya, ada solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa mengurangi rasa keadilan,” jelasnya.
Namun, dalam sidang mediasi kali ini, tiga pihak turut tergugat, yaitu Notaris Sri Hartini Wijaya, Notaris Eka Oktavianus, dan Kecamatan Biringkanaya, tidak hadir.
Agenda Sidang Selanjutnya
Sidang mediasi akan dijadwalkan kembali untuk memberikan ruang lebih bagi para pihak menyelesaikan. persoalan melalui jalur damai (REDAKSI)
0 komentar :
Posting Komentar