Wakil Rakyat Komisi II Bereaksi atas Kelangkaan GAS Di Tarakan
Tarakan- Kaltara Post, Masalah kelangkaan Gas yang selama ini terjadi, kini wakil Rakyat di DPRD Tarakan turun Gunung melihat dan mendengar apa keluhan masyarakat. Gas bagaikan momok bagi rakyat kecil, pasalnya susah mendapatkannya. Kalaupun ada sangat mahal dari harga patokan eceran. Ini sudah tidak adil karena menyangkut hidup hajat orang banyak, beber Dewan, Selasa 17/2. Komisi II dalam rapatnya yang dipimpin H.Jamaluddin SE,(PAN) sebagai ketua Sidang yang membidangi Ekonomi, Kesejahteraan dan Pendidikan. Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota Dewan memberikan pandangannya, bahwa Gas yang dianggap menghilang dengan harganya melambung dari harga pasaran. Menurut salah satu anggota Dewan, Herman Hamid (Demokrat) bahwa gara-gara Gas masyarakat terjadi gesekan. Dikatakannya bahwa yang perlu ditekankan adalah pendistribusiannya yang perlu dikawal. Sehingga muda kontrolnya, jangan lagi masyarakat berteriak, kasian.Herman Hamid, mengatakan bahwa masalah ini sudah berkali-kali terjadi.
Seharusnya ada antisipasi dari dinas terkait. Bahkan wakil Rakyat menyarankan agar ada tindakan tegas. Termasuk Pangkalan Gas menjadi sorotannya. Untuk kedepan harus ada ketegasan dari pihak Dinas maupun elemen terkait, ujarnya.
Lain halnya H.Ruddin dari partai Golkar yang banyak menyoroti karena tidak adanya ketegasan dari pihak terkait, kasian masyarakat yang selalu menjadi korban. Pada hal masalah Gas 3 kg adalah haknya masyarakat bawah. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban ketidak mampuan melawan situasi seperti ini, tegas H. RUDDIN.
Intinya ada penyiapan kartu kendali, sebagai pegangan masyarakat agar tidak menjadi bulan-bulanan karena masyarakat punya hak.
Saat ini Gas dianggap susah didapat, ada ketika dibeli dengan harga yang tinggi, sementara kalau mau membeli dengan harga normal sesuai harga eceran dipasaran jangan harap bisa dapat. Ini kan ironi dan kasian masyatakat kategori miskin, ujar Edi Patanan dari PDIP.
Demikian halnya yang dikatakan H. M Rusli Jabba bahwa hal ini bisa diatasi kalau semua pihak dan elemen terkait berjalan sebagai mana mestinya.
Sementara Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Drs Untung P mengatakan bahwa intinya semua harus ada ketegasan dalam menjalankan aturan yang sudah digariskan, kita jangan hanya suka mengkritik tapi tidak bisa melaksanakan ketegasan dilapangan. Masalah Gas ini sering menjadi momok masyarakat Tarakan karena tidak adanya pihak terkait yang berikan sangsi berat, termasuk kami minta semua pihak khususnya yg terkait agar ada ketegasan, berikan sangsi tegas.
Kita jalankan aturannya saja agar apa yang selama ini terjadi terutama Gas yang dianggap langkah dan mahal, Maka semua yang terkait harus tegas jalankan rolnya. Jika
Aturannya benar-benar dikedepankan oleh semua pihak, ujar Untung P.
Sementara dari Partai Golkar, H. Hamid , menyampaikan pandangannya bahwa Harus ditata tapi jangan perna merugikan orang lain. Untuk menegakkannya perlu ada ada acuan hukumnya, sehingga aturan penerapan termasuk sangsinya bisa dipertanggung jawabkan. Dewanpun sangat setuju kalau ada ketegasan tapi jangan ada yang merasa dirugiakn. Jangan ada masalah yang ditimbulkan jika aturannya ditegakkan. Karena yang pasti masyarakat kecil harus terlindungi.
Diakhir rapat sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi masalah Gas, Untung P, tentu memberikan aspirasi kepada wakil rakyat yang sudah menyempatkan waktunya untuk membahas masalah rakyat. Karena kitapun ingin semua elemen yang terkait bisa menjaga kebutuhan rakyat khususnya di Tarakan agar aman. Termasuk didalamnya ada ketegasan menjalankan rolnya, sehingga aturannya betul-betul dijalankan, papar Untung P
Para wakil rakyat menitipkan pesan kepada Pak Untung agar dibuatkan beberapa pangkalan penyaluran Gas agar masyarakat mudah mendapatkannya. Termasuk Pendistribusiannya, pangkalan dan Agennya harus terpantau dengan baik, himbau para wakil rakyat di Komisi II melalui pimpinan sidangnya H. Jamaluddin SE. Dikatakannya bahwa bahwa harus ada ketegasan dari berbagai pihak khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jalankan aturannya, kita tak ingin masyarakat bawah yang dikambing hitamkan. Rakyat sudah tidak berdaya kalau keadaan ini terus terjadi, kasian rakyat kecil, jelas Jamaluddin dari Partai PAN (Kadir)
0 komentar :
Posting Komentar