Kisruh Pembebasan Lahan Proyek KA Trans Sulawesi Karena Persoalan Harga Ganti Rugi

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Nila setitik rusak susu sebelanga, itulah yang mencoreng pembebasan lahan KA di sejumlah daerah di Sulsel. Salah satu contohnya Kab MAROS sampai kini berpolemik. Dimana masih ratusan pemilik lahan yang tidak setuju lahan ganti ruginya hanya dinilai Rp 60 ribu rupiah permeternya, beber Kaharuddin saat ditemui wartawan media ini dikebunnya, Jum'at/12/2/2021.

Menurut Kahar, dirinya bersama Andi Kadir, H.Mampawa memegang sekitar ratusan orang pemilik lahan yang terkena jalur KA khsususnya di Kecamatan Maruso disejumlah Desa sampai saat ini belum mendapatkan ganti ruginya karena persoalan harga yang sangat rendah yakni Rp 60 ribu permeternya yang mau diberikan, jelas warga bertahan dan tidak mau terimah, pungkas Kaharuddin lagi.

Warga pemilik  lahan menolak dengan alasan tidak manusiawi harga pembebasannya dari pemerintah itu. Kami juga tidak mendapatkan informasi berapa harga yang sebenarnya dari pemerintah itu. Namun yang pasti tahun 2017 perna terbayar lahan PLN dengan jumlah luas dibayar Rp 250 permeternya, pungkas Andi Kadir dan Kahar.

Mengapa sekarang tidak segera memberikan haknya warga yang sesuai harga tanah saat ini ? Kan anggarannya dikucurkan sangat besar kalau mencapai triliunan. Tapi ke warga toh sangat rendah mau diberika kepada pemilik lahan, beber Kaharuddin lagi. 

Kami sangat prihatin kalau proyek Nasional seperti Kereta Api (KA) Trans Sulawesi yang tak kunjung selesai lantaran harga tanah yang sangat rendah, bayangkan saja kalau hanya ingin diberi ganti rugi 60 ribu permeternya yang katanya sudah konsinyasi. 

Tapi siapa mereka tim Konsinyasi itu ? Beber pemerhati masyarakat yang terkebiri hak-haknya, Drs Kaharuddin dan Andi Kadir menanggapi masalah ini.

Pemerintah harusnya transfaran dan terbuka kepada pemilik lahan, kumpulkan mereka yang belum mendapatkan ganti rugi, jangan main umpet, katanya lagi. 

Pihaknya pegang ratusan warga pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi. Mereka bertahan dan kami siap membuka diri kalau Pemerintah mau, kami butuh koordinasi dan komunikasi antar para pemangku kepentingan menyikapi soal pembebasan lahan, yang saat ini masih bermasalah dan jangan juga dianggap tidak masalah, buktinya kan ada dilapangan ? Karena kalau terus seperti ini nama Sulsel ikut terbawa-bawa namanya, jelek dan bisa tercoreng secara Nasional, ujar Andi Kahar, kami punya satu bundel pemilik lahan, sudah berkali-kali rapat tapi tidak ada penyelesaiannya karena masalah harga lahan yang hanya Rp 60 ribu permeternya, terangnya lagi.

Proyek strategis KA yang dimulai sejak tahun 2015 lalu dengan besaran anggaran ratusan triliunan itu, dari awal progres pengerjaanya memang tak pernah mulus.

Kondisi yang morat-marit itulah, menggiring Presiden Joko Widodo turun langsung ke Kab. Barru untuk memastikan proyek tahap pertama Segmen 1 rute Parepare-Makassar rampung pada 2018.

Ket.Gambar : Utusan PresidenFebri Calvin Tetelepta, geram dan menggebrak meja karena kesal Pemprov Sulsel tak kunjung merampungkan pembebasan lahan warga yang terkena jalur KA.

Realitasnya, sampai akhir 2018 mega proyek itu tetap stagnan, gegara ganti rugi lahan warga di dua daerah, Pangkep dan Maros, tak menemui kata sepakat.

Bak gayung bersambut. Pada akhir 2019, giliran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, datang ke Sulsel ‘menagih’ janji Pemprov Sulsel melalui pihak BPN, Pemkab Maros dan Pangkep serta stakeholder lainnya.

Walhasil, kala itu, Menhub terpaksa balik ke Jakarta dengan rasa kecewa lantaran pembebasan lahan  lagi-lagi mengerutkan dahi.

Kini, di awal Februari 2021, Presiden mengutus Febri Calvin Tetelepta, Deputi I Staf Kepresidenan ke Makassar Sulsel.

Melakukan Rakor dengan Sekprov Sulsel dan pihak terkait di Kantor Gubernur, Rabu 20 Februari, Febri tampak kesal dan mencak-mencak  bahkan sampai memukul meja.

“Terlalu lama ini masalah. Kita tidak tahu akhirnya akan seperti apa ini (kereta api),” tukasnya dengan nada meninggi

Utusan presiden ini mengaku bingung dengan Pemprov Sulawesi Selatan yang tak kunjung menyelesaikan proyek ini.

Dongkolnya lagi, karena setiap tahun, hanya lahan terus yang dibahas. Perkembangan proyek kereta api di Sulsel tidak menunjukkan hasil yang baik.

“Tiap tahun ini masalah, apalagi masalah tanah. Padahal, ini masalah gampang bisa diselesaikan dengan baik. Kacau semua ini. Sorry saya marah karena ini kacau sekali,” kesal Febri seraya menggeleng-gelengkan kepala.

Mirisnya,  Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sendiri mendesak agar terus berakselerasi, ada percepatan dan kemajuan.

“Presiden perintahkan ini jalan, bagaimana kita mau kerja baik kalau masalah ini terus. Saya gak ada urusan dengan teknis proyek, gak ada. Saya hanya mau pastikan ini jalan. Tapi kita semua kayak main-main,” sorot Febri berapi-api.

Dari laporan dalam rapat, bebernya, penyediaan lahan jalur KA  masih bersoal di Kabupaten Maros dan Pangkep.

“Makanya saya sudah pastikan masalah lahan harus selesai sampai Makassar Bulan Maret. Kita dorong 2023 proses ini sudah selesai semua,” harap Febri.

Intinya, terang dia, permasalahan lahan bisa tuntas sesuai target asal terbangun koordinasi antar pemda dan seluruh pihak terkait.

Untuk diketahui, proyek ini nantinya bakal mendukung konektivitas antardaerah dan menumbuhkan perekonomian di Sulsel.

Makanya, papar Febri,  Presiden RI, menaruh harapan besar terhadap proyek KA Makassar-Parepare dengan panjang jalur utama total 142 kilometer (Km) bisa rampung untuk fungsional sebelum tahun 2024.

“Prinsipnya bahwa semua program ketika masuk dalam program strategis nasional, dia harus selesai sebelum Presiden Jokowi turun (masa jabatan berakhir). Jadi 2024 sudah harus selesai semua,” tegasnya.

Khusus di Kota Makassar, KA Trans Sulawesi ini pun rencananya akan terhubung dengan Makassar New Port (MNP).

Pembebasan lahan untuk mendukung konektivitas ke pelabuhan pun sudah harus disiapkan, yang juga terhubung dengan jalan tol.

“Terhadap Makassar New Port, ada isu yang prinsip yang kita selesaikan tadi adalah bahwa akses keluar jalan ke pelabuhan, selama inikan melewati pasar maupun jalan sempit. Oleh sebab itu kami putuskan tadi Pelindo IV akan membebaskan lahan kurang lebih 1,5 kilometer untuk menjadi konektivitas masuk ke jalan tol,” paparnya.

Untuk itu, dia mendorong penetapan lokasi lahan oleh Pemprov Sulsel dipercepat, sementara bina marga melakukan desain konstruksi.

Ket.Gambar : Gubernur Nurdin Abdullah mendampingi Menteri Perhubungan memantau progres pengerjaan proyek KA Segmen 1 rute Parepare-Makassar.(rep)

Begitupun,  Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertanggung jawab mendukung konektivitas pelabuhan itu tembus ke tol.

“Ke depan dalam desain Makassar New Port akan menjadi pelabuhan ekspor terbesar untuk masuk ke Asia Timur, maupun ke Australia. Sehingga dia menjadi penghubung bagi Indonesia Timur dalam ekspor di kawasan kita di Indonesia Timur,” urai Febry.

Intinya, harap dia, pembebasan lahan  harus rampung di Bulan Maret dan Pemprov Sulsel harus masif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Pangkep.

“Insya Allah tanggal 22 Februari nanti kita akan melakukan check list ulang. Kami tidak ada urusan dengan apa pun itu, karena ini (perintah) dari Presiden langsung, jadi kami bertanggung jawab untuk proses pembahasan lahan,” tegas Febri mengingatkan.

Paling urgen lagi, katanya, adalah ruas-ruas lahan yang harus dibebaskan berjalan baik dan cepat,.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi optimis,  pembebasan lahan mesti selesai hingga bulan Maret.

Persoalannya, sebut dia, sejauh, masih ada 91 bidang lahan yang belum bisa dikonsinyasi karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi (Red/MIH/Kadir Sijaya).