Anggota DPRD Sulsel, Fraksi PKS Paparkan Utang Pemprov Sulsel Bagi Hasil Kepada Pemkab TAKALAR Masih Mandet ?

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Anggota DPRD Sulsel,  Fraksi PKS paparkan utang Pemprov Sulsel bagi hasil kepada Pemkab TAKALAR masih mandet atau belum bisa diselesaikan ? Namun pihaknya sebagai  wakil rakyat tentu menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan, pungkas Mallarangang Daeng Tutu.

Dirinya bersama teman di DPRD Sulsel mengapresiasi Pemprov agar bisa mencari jalan terbaiknya. Mengingat Pemprov Sulsel belum bayar utang Rp 39,2 miliar ke Takalar, berupa dana bagi hasil, Pembayaran BPJS, dan Bantuan Keuangan Daerah

Utang itu terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 sebesar Rp 22,9 miliar, pembayaran BPJS tahun 2024 sebesar Rp 10,1 miliar, serta Bantuan Keuangan Daerah tahun 2023 senilai Rp 6,1 miliar.

Utang Pemprov Sulsel itu menjadi pembahasan antara pimpinan dan anggota DPRD Sulsel bersama Wakil Bupati Takalar , Hengky Yasin serta Forkopimda Takalar, saat kunjungan kerja ke Kantor Bupati Takalar di Pattallassang, Rabu (21/5/2025).

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS Mallarangang Tutu, mengaku persoalan utang tersebut telah menjadi perhatian serius DPRD Sulsel.

Masuk Dalam LKPJ

Itu tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Gubernur Sulsel tahun 2024.

“Itu bagian dari atensi kita semuanya. Bahwa ini memang benar-benar hak-nya kabupaten/kota. Berapapun itu jumlahnya, itu harus disampaikan, karena itu hak mereka,” ujar Mallarangng Tutu.

Lebih lanjut dikatakannya, “Ujung-ujungnya kan masyarakat yang menikmati.”

Respons Wakil Bupati

Sementara itu, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, mengapresiasi perhatian DPRD Sulsel terhadap permasalahan tersebut.

“Berterima kasih bahwa telah mengatensi betul kewajiban pemprov yang ada ke Kabupaten/ Kota,” terus kami membutuhkannya, ucap Hengky Yasin. Anggota DPRD Sulsel hadir dalam kunjungan itu antara lain: Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arief, Hamka B Kady bersama rombongan.(RED/MIH/KS)