Di Duga Kuat Kejari Takalar "Tak Bernyali" Usut Tuntas UMKM Bermasalah ?
TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Sekalipun belasan saksi yang sudah dipanggil pihak Kejaksaan TAKALAR dalam kasus UMKM, namun sampai kini belum ada titik terang dari kasus yang dianggap bermasalah tersebut.
Salah satu Lembaga Mappilu-Lippi menyoal atas lambatnya proses pemeriksaan UMKM TAKALAR ini.
Sampai kini pun penanganan nya terus dipertanyakan banyak kalangan. Jangan sampai ada rasa takut mengusutnya secara tuntas ? Ataukah jangan sampai sudah "masuk angin" di kasus yang sudah banyak menyita perhatian masyarakat kecil saat ini.
Puluhan Miliyar uang rakyat bisa "amblas" begitu saja, jika APH selevel Kejaksaan tidak tegas dan berani menyelesaikannya. Bahkan kalau tidak memberikan kepastian hukum dengan cara mengusut sampai selesai.
Demikian halnya pihak terpanggil sebagai saksi tentu menganggap remeh temeh panggilan semacam itu ? pungkas Direktur Masyarakat Pers Pemantau Pemerintahan dan Lembaga Independen Pemerhati Pemerintahan Indonesia (Mappilu-Lippi) S.Kadir Sijaya.
Hal ini dikatakan Direktur Mappilu-Lippi, setelah menelisik dan mengamati sejumlah kalangan tentang ributnya pemberitaan selama ini perihal UMKM yang dianggap menarik karena diduga kuat bermasalah ? Namun pihak kejaksaan dinilai melempeng dalam pemeriksaan ? Sekalipun begitu kita tetap menunggu apakah dalam pemeriksaan berikutnya sudah ada kejelasan siknifikan ?
Lebih jauh dikatakannya, bahwa Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Sentra UMKM di Kabupaten Takalar ini kalau dikatakan masih mengalami hambatan serius. Sementara sangat jelas kasus tersebut, apakah pihak Kejaksaan tak bernyali mengusut secara tuntas ?.
Karena sampai kini, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar belum naik ke tahap penyidikan sementara itu belasan pihak yang dianggap berkaitan dalam kasus UMKM ini. Proses pengumpulan keterangan dari saksi belum selesai katanya ?
Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar, Musdar, menyebut bahwa penyelidikan terus berjalan, meski dihadapkan pada berbagai kendala.
“Pengumpulan keterangan dan data masih terkendala, jadi proses penyelidikan belum bisa berjalan lancar,” ujar Musdar saat dikonfirmasi Media, Kamis (22/5).
Menurutnya, kendala terbesar saat ini adalah kurangnya keterangan yang cukup kuat dari pihak-pihak yang sudah diperiksa.
Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan meliputi sejumlah pejabat, termasuk kepala desa, pejabat teknis, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Takalar, Ni’mah Kasim.
Ni’mah bahkan menolak menerima hasil bangunan proyek karena dinilai tidak layak dipakai, mengingat anggarannya cukup besar.
Proyek Sentra UMKM yang dilaksanakan pada 2022 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, sedianya bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tiga desa di Takalar.
Namun, pelaksanaan proyek menuai kritik karena hasilnya dinilai tidak memberikan manfaat berarti bagi pelaku usaha kecil setempat.
“Meski banyak pihak sudah dimintai keterangan, kami belum mendapatkan data yang cukup kuat untuk menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” tambah Musdar.
Sementara itu, masyarakat terus mempertanyakan kejelasan kasus ini, mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran negara dan seharusnya mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Kejari Takalar berkomitmen untuk tetap melanjutkan penyelidikan hingga semua fakta terungkap.
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran, terutama di proyek-proyek yang bertujuan memberdayakan ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.(REDAKSI MIH).
0 komentar :
Posting Komentar