GOWA ( MEDIA INDONESIA HEBAT) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kini disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna DPRD Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (30/7). 

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan laporan ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintah dibidang keuangan sekaligus wujud tanggungjawab dalam melaksanakan amanat undang-undang bidang keuangan negara tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama legislatif dan eksekutif dalam membantu. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang seluruhnya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ungkapnya. 

Dirinya menyebut, Pemerintah Kabupaten Gowa akan terus berupaya untuk melakukan program pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Sehingga pihaknya mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh pihak khususnya jajaran DPRD yang telah bekerja dalam mencermati, mengevaluasi dan telah memberikan masukan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.

“Pemerintah akan selalu menjalankan program yang berorientasi terhadap ketaatan dan kepatuhan pada perundang-undangan yang mengatur tata Kelola keuangan serta pengendalian intern yang semakin baik,” jelasnya. 

Adapun realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp2.084.321.728.563,70 sedangkan untuk Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga total realisasinya sebesar Rp2.094.397.471.151,85. 

“Terkait rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan akan ditindak lanjuti bersama sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa dimasa mendatang, khususnya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat luas, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dan kondisi sosial kemasyrakatan,” harapnya. 

Sementara, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Nur Sirajuddin mengatakan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban telah diserahkan pada 7 Juli 2025 lalu yang kemudian dilanjutkan pada Pemandangan Umum Fraksi pada 16 Juli 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan banggar dan TAPD hingga 29 Juli 2025 kemarin, setelah kemudian menetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi Perda di hari ini. 

“Kami bersama Banggar mengapresiasi Bupati dan Wabup Gowa yang telah menyampaikan Ranperda ini, sehingga setelah melalui berbagai tahapan kami menyetujui ranperda ini menjadi Perda,” katanya. 

Pada Rapat Paripurna Penetapan ini turut dihadiri Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Sekda Gowa, Andy Azis, Forkopimda Gowa, Pimpinan SKPD dan Camat se-Kabupaten Gowa.(RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar melaksanakan Workshop Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pencarian dan Pertolongan yang dibuka secara langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Hamka B Kady, M.Si, di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis 31 Juli 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP, M.AP., M.I.Kom., mewakili Bupati Takalar, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan workshop tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Hamka B Kady yang telah memfasilitasi dukungan anggaran Basarnas untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Takalar.

"Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki lautan dan pegunungan paling sering terjadi bencana, olehnya itu workshop hari ini sangat penting diberikan kepada masyarakat khususnya Takalar agar lebih meningkatkan skill dan keterampilan dasar dalam melakukan pertolongan pertama di lokasi bencana atau keadaan darurat."Ujarnya.

Dikatakan pula dengan adanya workshop ini, masyarakat Takalar mendapat manfaat edukasi tentang tata cara penyelamatan jiwa dan penanganan kondisi darurat.

Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Hamka B Kady, M.Si, pada kesempatan tersebut menyampaikan Pelatihan ini sangat penting untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang penyelamatan jiwa.

Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana dan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemahaman tindakan tanggap darurat. 

"Saya mendukung penuh kegiatan basarnas dalam kesiapsiagaan masyarakat dan cara bertahan dalam menghadapi suatu bencana dan berupaya menambah dukungan anggaran untuk Basarnas agar pemberdayaan seperti ini terus berlanjut" Pungkas Hamka B. Kady.

Sementara itu, Ketua panita H. Haris Supardi S.Sos., M.M dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat bidang pencarian dan pertolongan dan membentuk kelompok yang mampu melaksanakan evakuasi mandiri pada saat terjadi kecelakaan darurat.

Workshop ini dihadiri Direktur Bina Potensi Basarnas, Agus Haryono, S.S., M.B.A., dan diikuti 80 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, PMI, hingga relawan kemanusiaan di Kabupaten Takalar.

Acara ditutup dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Hamka B Kady disaksikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar Muhammad, Kepala BPBD Takalar, Kepala Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ketua Baznas Takalar, perwakilan Dinas Sosial, Kodim Takalar, Dinas Kesehatan, Komandan Pos Polairud, Pos TNI AL Takalar, PMI Takalar, dan RAPI Takalar. (RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Aeng Batu-Batu telah resmi beroperasi sejak 21 Juli 2025, dan kini menjadi salah satu koperasi percontohan nasional digitalisasi desa di Sulawesi Selatan.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan yang menyebut Kopdes tersebut belum berjalan, serta adanya informasi simpang siur terkait dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Kopdes Aeng Batu-Batu telah menjalankan lebih dari 15 unit usaha koperasi dan semua transaksi sudah berbasis digital. Informasi yang menyebut belum berfungsi tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Takalar, Hj.St. Ni'mah Kasim, Senin (29/7/2025).

Dana Rp20 Miliar Bukan untuk Koperasi, Pemerintah Kabupaten Takalar lewat Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah, Rahmansyah Lantara juga menegaskan bahwa dana bantuan senilai Rp 20 miliar dari Pemprov Sulsel bukan dialokasikan untuk mendanai Kopdes, melainkan ditujukan khusus untuk penanganan bencana dan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Takalar.

“Kami perlu luruskan, dana Rp 20 miliar itu bukan untuk Kopdes. Itu adalah bantuan Pemprov yang kami terima untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan kebencanaan." Ujar Rahmansyah Lantara.

Koperasi Sudah Aktif Layani Masyarakat

Kopdes Merah Putih Aeng Batu-Batu telah beroperasi dengan unit usaha seperti: Gerai sembako, Apotek Desa, LPG, Simpan Pinjam Syariah, Agen Pos, Warung Kopi, Gudang Pupuk, serta Toko Alat Pertanian.

Seluruh sistem dikelola secara digital menggunakan aplikasi kas koperasi, QRIS, dan pelaporan berbasis cloud yang mendukung keterbukaan dan efisiensi.

“Warga sangat terbantu, terutama petani dan ibu rumah tangga. Barang pokok bisa dibeli langsung di desa, tidak perlu ke kota. Bahkan kami sudah ada laporan transaksi harian sejak seminggu pertama,” ujar Camat Galesong Utara, Sumarlin, S.Pd.

Percontohan Nasional, Kopdes Aeng Batu-Batu merupakan salah satu dari dua koperasi di Sulsel yang ditetapkan sebagai percontohan nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai model ekonomi desa modern, koperasi ini ditargetkan menjadi pusat layanan ekonomi berbasis komunitas dengan pengelolaan profesional.(RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Guru Taman Kanak-Kanak Qur'an/Taman Pendidikan Al-Quran (TK/TPA) merupakan garda terdepan untuk Pendidikan Qur'an dan menciptakan generasi cinta Al-Qur'an bagi anak-anak di Takalar. 

Hal itu, diungkapkan Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM saat bersilaturahmi dengan Guru TK/TPA se-Kab. Takalar di Baruga Panrannuangku Takalar, Selasa (29/7/2025).

"Alhamdulillah hari ini untuk pertama kalinya saya bersilaturahmi dengan Guru TK/TPA se-Kab. Takalar, menjadi Guru TPA merupakan suatu pekerja yang mulia, karena profesi ini mampu membentuk generasi cinta Al-Qur'an dan berakhlak. Sebagai Guru TPA, bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus mendidik anak-anak tidak saja untuk bisa baca tulis Al-Qur’an, namun juga diajarkan tentang ilmu keislaman lainnya seperti akhlak, karakter, sejarah Islam serta pelaksanaan didikan subuh secara berkelanjutan" Ujarnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru TK/TPA yang tanpa lelah mendidik generasi penerus sebagai bekal kelak di dunia dan akhirat, serta membentuk generasi Kab. Takalar yang Qur'ani yang akan menjadi generasi berakhlak, tangguh dan beriman" tambah Daeng Manye.

Bupati juga menyampaikan, Insya Allah jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Takalar Tahun depan meningkat, gaji guru TK/TPA akan ditambah 20%, hal ini sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah kepada para guru TK/TPA di Kab. Takalar.(RED/ MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Bupati Takalar Bertemu Wamen KKP RI : Bangun Kampung Nelayan Merah Putih dan Pabrik Garam di Wilayah Pesisir Pantai Takalar.

Pemerintah Kabupaten Takalar terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan pertemuan resmi antara Bupati Takalar Ir, H Mohammad Firdaus, Daeng Manye M.M., yang akrab disapa Daeng Manye, dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Gedung Kementerian KKP, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas dua agenda strategis :

1. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir Kabupaten Takalar, sebagai bagian dari program nasional revitalisasi kampung nelayan.

2. Pendirian Pabrik Garam Rakyat, guna mengoptimalkan potensi garam lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Menurut Bupati Takalar, inisiatif ini sejalan dengan visi daerah dalam Program Unggulan Kabupaten Takalar 2025–2030, khususnya pada pilar Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. "Alhamdulillah hari ini kami diterima langsung oleh Bapak Wamen KKP. Takalar siap menjadi contoh pengembangan kampung nelayan modern berbasis ekonomi digital dan kami juga akan memaksimalkan potensi garam rakyat melalui pembangunan pabrik skala regional,” ujar Bupati Daeng Manye usai pertemuan.

Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan dibangun di salah satu wilayah pesisir Takalar, dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti  : 

* Perumahan nelayan yang layak huni

* Akses air bersih dan sanitasi

* Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

* Cold storage

* Balai pelatihan dan pemberdayaan keluarga nelayan

Kampung ini akan menjadi model nasional bagi penguatan ekosistem pesisir berbasis kesejahteraan masyarakat.

Pabrik Garam : Dukung Kedaulatan Industri Dalam Negeri

Sementara itu, rencana pembangunan Pabrik Garam mendapat dukungan penuh dari Kementerian KKP dan akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk BUMN atau swasta nasional. Pabrik ini diharapkan akan :

1. Menyerap produksi garam rakyat secara berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas dan standar produksi

3. Memberikan nilai tambah dan daya saing bagi petani garam lokal 

"Kita ingin petani garam di Takalar tidak hanya jadi penonton dalam industri garam nasional, mereka harus menjadi pemain nasional" Tegas Daeng Manye.

Sinergi Pusat dan Daerah

Wakil Menteri KKP RI menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan siap memfasilitasi langkah-langkah teknis berikutnya. Kementerian KKP juga akan mengirim tim teknis ke Takalar dalam waktu dekat untuk melakukan survei dan verifikasi lokasi.

Bupati Takalar berharap program ini dapat segera direalisasikan pada tahun 2025 sebagai salah satu warisan strategis bagi pembangunan kelautan Takalar di masa depan. (RED/MIH/KS)

TAKALAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar,  Rahmansyah menegaskan, gaji perangkat desa untuk triwulan kedua akan segera cair.

Penegasan Rahmansyah, sekaligus membantah keluhan serta tudingan sejumlah perangkat desa akan tersendatnya pencairan gaji mereka.

"Segera akan dicairkan, kami sementara melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan PMD Takalar terkait pencairan tersebut," tegas Rahmansyah, Rabu (30/07/2025).

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Andi Rijal Mustamin. "Kami sudah sampaikan kepada seluruh kepala desa, untuk segera mengajukan surat pencairan, dan Insha Allah dalam waktu dekat gaji perangkat desa di seluruh Takalar untuk triwulan kedua segera dibayarkan," tegas Andi Rijal.

Andi Rijal juga menyampaikan,  ke depan pencairan gaji perangkat desa di Takalar akan  berjalan lancar serta tepat waktu. 

Mantan Asisten 1 Pemkab Takalar ini menambahkan, pemerintahan H. Mohamad Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati Hengky Yasin, selalu fokus kepada sistem pelayanan prima kepada masyarakat,  untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, profesional serta  akuntabel, khususnya kepada kebutuhan masyarakat serta sistem pelayanan publik. Diketahui, gaji perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dalam APBD Takalar. 

Tak hanya gaji pokok perangkat desa, Pemkab Takalar juga, dalam waktu dekat akan segera merealisasikan pembayaran dana bagi hasil pajak retribusi (BHPR) dan penghasilan tetap (Siltap). (RED/MIH/KS)

MAKASSAR (MEDIA INDONESIA HEBAT) Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM menghadiri Grand leadership Forum Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), TLKM dan Pinus Sulsel bertujuan untuk mendorong komitmen terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan serta transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon. Selasa 29 Juli 2025, di Four Point By Sheraton Makassar. Turut dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Sulsel Kepala OPD Prov. Sulsel, seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, Lembaga/Instansi serta Akademisi serta Mitra Pembangunan. 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam arahannya mengatakan kegiatan ini untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan serta transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon.

"Kita memiliki berbagai problem dalam lingkungan, salah satunya adalah penanganan sampah, ini merupakan PR kita bersama bagaimana mengurangi sampah, mengurangi dampak plastik serta mengatasi daerah yang kering atau gundul agar ketika ada volume air yang besar tidak menimbulkan bencana. Untuk sampah ini harus betul-betul mulai dari hulu ke hilir, dari rumah tangga hingga TPA. Memang tidak mudah tapi harus dilakukan" terangnya.

Dikatakan pula, pembangunan hijau merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah untuk mencapai pembangunan hijau melibatkan kebijakan, investasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

"Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara komprehensif, Indonesia dapat mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan untuk masa depan" Ucap Wamendagri.

Pada kesempatan yang sama, Fitria Muslim, Ketua Badan Pengurus Pattiro mengatakan bahwa forum ini merupakan forum kedua setelah pertemuan pertama Grand leadership forum pada tahun 2022 yang telah mendorong lahirnya inisiatif kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Ke basis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) diberbagai daerah di Sulawesi Selatan. 

"Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi sejak tahun 2019 telah mendorong inisiasi Pendanaan hijau melalui skema TAKE,  TAPE dan ALAKE. Berdasarkan data per februari hingga saat ini, sudah ada 44 Kab/Kota yang mengadopsi EFT melalui skema TAPE, TAKE, ALAKE" Jelasnya. 

Dikatakan pula, Tema yang angkat yaitu "Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan" Dengan harapan dapat memperkuat komitmen pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai agenda utama termasuk dalam dokumen RPJMD 2025-20229  yang saat ini telah disusun diberbagai daerah. 

Kami juga mengapresiasi kepemimpinan para Kepala Daerah yang telah berani mengambil langkah maju dalam mendorong inovasi fiskal kepedulian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui skema seperti TAPE, TAKE dan ALAKE. 

Kedepan pendekatan ini di harapan bisa direfleksi secara luas di seluruh Kab/Kota tidak hanya Di provinsi" Sulawesi Selatan tetapi  juga di Provinsi lain" Tutupnya. (RED/MIH/Dessi)